Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

LKPP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

LKPP  memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berikut merupakan tugas dan fungsi LKPP (dikutip dari website lkpp.go.id)

Tugas LKPP :

Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi LKPP:

1.  Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2.  Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
3.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.
4.  Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement).
5.  Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum.
6.  Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Read More

PMK 190/PMK.05/2012

PMK 190/PMK.05/2012 tentang  Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN merupakan peraturan yang menjadi dasar bagi seluruh Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan APBN.

PMK 190/PMK.05/2012 berisi tentang :

1.  Ketentuan umum dan ruang lingkup PMK 190/PMK.05/2012
2. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran Negara
3. Pembagian peran Pejabat Perbendaharaan Negara mulai dari tingkat Kementerian/Lembaga hingga Satuan Kerja.
4. Tata cara penyelesaian tagihan Negara yang dibebankan pada APBN mulai dari pembuatan komitmen, penerbitan SPP, SPM dan SP2D.
5. Tata cara koreksi/ralat, pembatalan SPP, SPM dan SP2D jika terjadi ketidaksesuaian.
6. Tata cara penyampaian laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan secara periodik
7. Pengawasan dan Pengendalian Internal atas pelaksanaan anggaran Satker di lingkungan Kementerian/Lembaga masing masing.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga.
9. Pencabutan PMK 134/PMK.06/2005 dan PMK 170/PMK.05/2010 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 PMK 190/PMK.05/2012 terbagi dalam 12 BAB dan 81 Pasal dengan rincian sebagai berikut :

BAB I	Ketentuan Umum	Pasal  1
BAB II	Ruang Lingkup	Pasal 2
BAB III	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)	Pasal 3
BAB IV	Pejabat Perbendaharaan Negara	Pasal 4 s.d.  Pasal 28
BAB V	Penyelesaian Tagihan Negara	Pasal 29 s.d.  Pasal 69
BAB VI	Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPM dan SP2D	Pasal 70 dan 71
BAB VII	Pelaksanaan Pembayaran pada Akhir Tahun Anggaran	Pasal 72 s.d. Pasal 74
BAB VIII	Pelaporan Realisasi Anggaran	Pasal 75
BAB IX	Pengawasan dan Pengendalian Internal	Pasal 76
BAB X	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Pasal  77
BAB XI	Ketentuan Peralihan	Pasal 78
BAB XII	Ketentuan Penutup	Pasal 79 s.d. 81

Read More

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk melihat matriks perbedaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 silahkan klik disini

Download 
Perpres Nomor 4 Tahun Tahun 2015 
Penjelasan Perpres Nomor 4 Tahun 2015
Permen PU No 45 Tahun 2007


(sumber : www.lkpp.go.id dan www.khalidmustafa.info)

Read More

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

Untuk mendukung kelancaran proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) tahun anggaran 2016, Menteri Keuangan telah menetapkan standar biaya masukan tahun anggaran 2016.

Penetapan standar biaya tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 26 Maret 2015.

Sesuai PMK tersebut, standar biaya masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-K/L tahun anggaran 2016. Standar tersebut dapat berfungsi sebagai batas tertinggi maupun estimasi.

Penerapan standar biaya masukan tahun anggaran 2016 ini berpedoman pada PMK mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan RKA-K/L

Download PMK 65/PMK.02/2015 link 1 link 2

(sumber : http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tetapkan-standar-biaya-masukan-untuk-rka-kl-2016)

Read More